undang undang keimigrasian. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. undang undang keimigrasian

bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sebagai cabang hukum administrasi yang berkarakter dinamis, pembaruan politik hukum keimigrasian semestinya menjawab kebutuhan hukum. 4. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Undang-Undang Keimigrasian, (2)Kendala-kendala apakah yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang keimigrasian, (3)_. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Drt. Ditetapkan: 05 Mei 2011. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soetta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Undang-Undang. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. Yakni melakukan kegiatan rutin dan a. Judul. Halaman ini telah diakses 92059 kali. Dengan demikian, saat ini terdapat total 102 kantor imigrasi di seluruh Indonesia yang. 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Penjamin. pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan lapas merupakan UPT. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Undang Undang Keimigrasian Pasal 34 Visa terdiri atas: Visa diplomatik; Visa dinas; Visa kunjungan; dan Visa tinggal terbatas. Pasal 106. Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu sanksi administratif yang ditetapkan. 35. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang; Kepala Kantor Dari Masa ke Masa;. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal (tanpa memiliki visa ataupun surat-surat perjalanan yang sah) baik melalui darat, laut dan. tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian; Mengingat : 1. Sedangkan Ebuka Martins Agwasi melanggar pasal. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung. 01. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa penerbitan paspor bukan hanya melibatkan unsur pelayanan, namun juga pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum. Jika dicermati dengan lahirnya Undang-undang No. Dilansir dari situs resmi Imigrasi, dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah 'hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah. sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangPERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK TERHADAP KEWARGANEGARAAN DAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. 8. sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau . Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana. Undang Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik. membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Nomor 1257 K/Pid. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG. Lihat Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Mengingat : 1. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan. Dengan meningkatnya (tingginya) kedatangan TKA, maka meningkat pula potensi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian antara lain overstay, masuk tidak melalui TPI (Pasal 113), tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116), hingga Grafik. 2. Pada tahun 1990, undang-undang pemerintah yang baru memberikan status imigrasi visa kerja preferensial kepada orang Amerika Selatan keturunan Jepang seperti orang Jepang Brasil dan Jepang Peru. Visa kunjungan diatur dalam Pasal 106 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 UU Keimigrasian yang berbunyi: “Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi,. KETENTUAN PERALIHAN 15. Imigrasi) terkait orang orang asing tersebut bekerja. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Pasal 107 ayat (3) Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian Penyidik Negeri Sipil jika telah selesai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melakukan penyidikan hasil penyidikan Undang-Undang ini. Covid-19 Beranda; Profil. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 jo UU No. Dalam penerapanya menolak dan mendeportasi orang asing, Imigrasi menggunakan tiga jenis sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yaitu Tindak Administrasi Keimigrasian atau deportasi, pasal 13, dan selective policy atau kebijakan selektif. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. In this Law: 1. Imigrasi; Mengingat : 1. pengawasan terhadap. b. Status Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Izin tinggal yang diberikan terhadap orang asing terdapat beragam jenis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 seperti Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Dinas,Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar. Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian Tahun 2011), yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu c. UM. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, dan berbagai peraturan perundang-undang lainnya. Sorong, 2 Oktober 2023 – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong dengan khidmat melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila sebagai bagian dari peringatan yang. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331); b. TENTANG . KEIMIGRASIAN . Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap WNA yang melanggar izin tinggal. Terkait dengan overstay, Achmad menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2011 mencerminkan adanya perkembangan politik hukum keimigrasian. Presiden Republik Indonesia, Menimbang:. Aug 7, 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216); b. Najarudin Safaat. 1. Berita Satker 021 6541213; 08118418333; kanim_jakpus@imigrasi. Imam Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Pres,. Jika dicermati dengan lahirnya Undang-undang No. Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tangal 4 Maret 1992. Dasar hukum Rumah Detensi Imigrasi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 05 Tahun 2010 yang isinya kurang lebih bahwa Imigran ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan Tindakan Keimigrasian. dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Melaksanakan Amanat Peraturan : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. JAKARTA – Imigrasi melakukan pengkajian dan pembahasan Undang-Undang No. KETENTUAN PERALIHAN 15. Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Sekalipun Undang-undang Keimigrasian mengatur memberikan peluang WNA atas penjamin WNI untuk bekerja dan berusaha di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, tetapi undang-undang ini akan sulit dijalankan, karena pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang lainnya. 00 - 15. 6 Tahun 2011 mencerminkan adanya perkembangan politik hukum keimigrasian. berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi. 7. Tema tersebut dilatar belakangi oleh warga negara asing yang telah dikenakan sanksi dan dilakukan penangkalan. Di samping itu, disebutkan pula bahwa salah satu urgensi pembahasan RUU Keimigrasian adalah menciptakan sinergitas dengan undang-undang lain, seperti UU. Peraturan Perundang-undangan. IMI-1489. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan i. Undang - Undang Keimigrasian. dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL 6. Berikut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Skala 17,35/17,50 dengan Nilai Mutu. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. BAGIKAN Tautan telah disalin. Aruan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 14 WNA orang lainnya tinggal lajak kurang dari 60 hari, sedangkan 7 orang sisanya dianggap. dan pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Smber Data dan Bahan Hukum Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yaitu melalui peraturan perundang- undangan, buku, jurnal, makalah, artikel dan tulisan-tuisan yang bersifat. Mengingat : 1. Pengawasan operasional, diatur keimigrasian mengenai suatu penyelidikan dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang- keimigrasian dan pengamanan Undang Nomor 9 Tahun keimigrasian serta berwenang untuk: 1992. Hal itu tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk memahami pengertian imigrasi, berikut ini pendapat dari beberapa ahli. Tempat Penetapan. 1. Keimigrasian serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. Dalam aspek keimigrasian, pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kata Kunci : Politeknik Imigrasi, Kedaulatan Negara, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ABSTRACT Indonesia is a country that foreigners are most interested in visiting. Menurut pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan imigrasi adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Mengingat : 1. sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. Bandara Changi di Singapura (brittanica) Ajuan amandemen undang-undang ini juga memberi kekuasaan kepada Immigration & Checkpoints Authority (ICA). T. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2011: Tentang: KEIMIGRASIAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 05 Mei 2011: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Tipe Dokumen. Mahfud MD politik hukum sangat dipenagruhi oleh Konfigurasi politik suatu Negara, apakan Negara demokratis atau Otoriter. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau disingkat (TPI) adalah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 108 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa: a. Pasal 136. go. Mereka seluruhnya melanggar Undang-Undang Keimigrasian yakni melebihi izin masa tinggal atau overstay. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai keimigrasian. KETENTUAN PERALIHAN 15. Beranda > Hukum Keimigrasian > Undang - Undang. 9 tahun 2003. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Undang Undang Keimigrasian. Universitas Brawijaya. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang; Kepala Kantor Dari Masa ke Masa;. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Home; Profil. 82 orang di antaranya melanggar pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian karena tinggal lajak (overstay) di Indonesia lebih dari 60 hari. Tipe Dokumen. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 diUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999); Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882); 2. 3 WNA Dideportasi, Langgar Aturan Imigrasi. 9 Drt. PP No. Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG. 1310 -2- 2. KETENTUAN UMUM 2. Pasal 2 (1) EIS-I Card dapat diberikan kepada: a. 68, 2013 HUKUM. Terkait dengan overstay, Achmad menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. Pasal 138. Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Keimigrasian. UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara. 1 Hakikat Hukum Keimigrasian Saat ini yang menjadi landasan hukum keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Permohonan Visa Tinggal. Terkait pencegahan yang menyangkut keimigrasian ini, yang berwenang dan bertanggung jawab melakukannya adalah Menteri Hukum dan Hak. Mengingat : 1. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang -undang mengenai Keimigrasian. 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri k. Undang-Undang yang baru ini lahir pada saat pemerintah menggulirkan reformasi birokrasi sehingga mampu menampung kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada saat ini maupun di masa mendatang. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. NOMOR 9 TAHUN 1992 . Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian. Undang-undang ini juga dikuatkuasakan di Singapura. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak. Petugas Imigrasi yang tentang Keimigrasian, yaitu “Pengawasan bertugas untuk pengawasan WNA dan WNI Keimigrasian terhadap warga negara adalah Pejabat Imigrasi yang ditetapkan oleh Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar 6 8 Undang-Undang No. Tim Koordinasi Pengawasan Orang. 31 9 Keimigrasian, hal.