sistem akuntansi pemerintah adalah. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN. sistem akuntansi pemerintah adalah

UMUM 1. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Dalam Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Akuntansi bagi Pemda sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) – adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain. UMUM 1. Inilah pengertian akuntansi sektor publik menurut para ahli : · Indra Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. UMUM Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban. Kelas/Semest : XI/1. Selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara pasal 51 :Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. Sistim pembukuan yang hanya melaporkan penerimaan kas. 05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. 3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik secara manual maupun otomatis, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Transaksi yang sudah dianalisis akan dicatat secara beruntut pada buku jurnal. 3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) itu sendiri dan. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER SISTEM AKUNTANSI TRANSFER A. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca. Memahamkan Sistem akuntansi Pemerintahan & keuangan negara Pelaksana BENDAHARA UU. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. SIMULASI AKUNTANSI SKPD Berikut adalah neraca awal dari SKPD Tentram dari Pemerintah Kota Gemah Ripah : Pemerintah Kota Gemah ripah SKPD Tentram NERACA Per 1 Januari 2015 Aktiva Pasiva Kas di Bendahara Penerimaan - Ekuitas 5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemendagri No 64 Tahun 2013 Pasal 05 tentang PSAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampaiPMK No. Adapun karakteristik akuntansi pemerintahan adalah tidak ada pencatatan laba dan rugi karena lembaga pemerintah tidak mencari laba, tidak ada pencatatan pemilikan pribadi karena pemiliknya adalah rakyat, berkaitan dengan mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran negara, serta bisa berbeda antara satu negara dan negara lain sesuai dengan. 012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur. 1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli. Akuntansi pemerintahan. [1] Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Sub SAPP: SA-BUN (Sistem Akuntansi Bendahara Umum. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan bahwa rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta selaras dengan program simplifikasi regulasi, Terdapat beberapa jenis penerapan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, yaitu: 1. SAP Berbasis Kas. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam. Pemerintah, otoritas pajak dan masyarakat juga termasuk sebagai pihak eksternal bagi sistem akuntansi. 2. Pencatatan ini juga mempunyai tujuan. Si. Aspek Fungsi Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintah adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (public finance), dan khususnya pada tahap. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). 2. RMK AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERTEMUAN 10 DANAR SUTOPO SIDIG NOMOR ABSEN 14 KELAS A STAR UNIVERSITAS HASANUDDIN Halaman 1 of 5 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH A. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah, yang selanjutnya disebut SA-UP&H, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta penerimaan hibah. Menurut Mulyadi (2016) Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan. Pertanggungjawaban Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang. 01 Kas di Bendahara 5. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. (2005). 23. Perbedaan ada pada jenis perusahaan, tujuan, dan proses. Sebelum itu Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat satu sistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Mapel : Praktikum Akuntansi Lembaga Pemerintah. Seorang akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Badan. Seperti perusahaan, pada dasarnya pemerintah atau negara adalah suatu organisasi yang memiliki pengeluaran dan pendapatan. Terdapat beberapa jenis penerapan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, yaitu: 1. 125. E. Sistem akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi. 1. Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun yang menjadi masalah adalah tidak semua masyarakat mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah. dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporanTENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH SISTEM AKUNTANSIPPKD Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan-LRA, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,. Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD e. Sistem Akuntansi Anggaran b. b. yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat. Penggunaan basis kas,. sistem informasi akuntansi pemerintah tidak terintegrasi dan tidak menghasilkan data akrual secara harian maupun bulanan; SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih sedikit, dan. Landasan Hukum Akuntansi Pemerintahan. • Akuntansi pemerintah melakukan pembukuan anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 2 dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai 3 berikut: 4 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:. 3. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Ringkasan Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP A. Lihat selengkapnyaSistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki beberapa tujuan, berikut penjelasan masing-masing tujuan tersebut: 1. 2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: Menurut Indra Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi. 1 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 2. sistem akuntansi. 05/2022. Daftar Isi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK. 000. 12. UMUM Akuntansi di SKPD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,. 1. 1. Dasar standar akuntansi pemerintahan yang pertama adalah berbasis kas, yang mana fungsinya adalah agar bisa melakukan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Dari rangkuman itu bisa dikatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan atas pengeluaran dan pendapatan pemerintah di daerah hingga pusat untuk menyusun laporan keuangan. PP No. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP,Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Akuntansi Aset d. Similar to SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (20) 7. ABSTRAK: Bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti. 1452; : 22 Hlm. Studi modernisasi akuntansi pemerintah diawali di tahun 1982 yang masih terbatas pada pengembangan sistem pembukuan berpasangan secara manual. Akuntansi pemerintahan bias menggunakan lebih dari satu jenis dana 4. berupa pajak pemerintah pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, 22, 23,. b. 2. 171/PMK. Definisi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. lingkungan pemerintah pusat adalah: 1. , M. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Departemen euangan dan. Manajerial. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. 000 Total Aktiva 5. *) 1. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun. 4. 3. Jurnal EMBA, 4(1), 1392–1399. Sistem akuntansi artinya adalah sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat. 123, TLN No. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: i. UMUM. A. Subsistem Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) meliputi rangkaian yang sistematis atas prosedur, penyelenggara, peralatan, dan. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dasar Hukum Penjelasan UU No 1 Tahun 2004: “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. 400. bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholder adalah laporan keuangan pemerintah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi. Sistem Akuntansi Anggaran SKPD adalah merupakan teknik pertanggung-jawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat anggaran SKPD. TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI . SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah AKUNTANSI DI SKPD I. SAI terdiri dari Sistem Accounting. 1. Oleh: Sujatmiko Wibowo SISTEM AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (SAPP) 2. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadapSistem Akuntansi Pemerintahan (SiAP) Bandi, Dr. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka Konseptual - 7 1 Pengaruh Proses Politik 2 11. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya. Dengan adanya akuntansi ini, diharapkan administrasi negara dapat terjadi dengan baik. keuangan pada Departemen Perindustrian. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum; b. a. 3. Peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan. 1. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. 01 RK PPKD 5. Karena itulah semua negara. Sifat kepemilikannya pun. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP); 5. Kelompok VI. Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2 B. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip. Tugas berikutnya dari akuntan pemerintah yaitu melakukan perancangan terkait dengan sistem akuntansi pemerintah yang baik dan. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu mengatur. Banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan basis akrual tersebut. JAWAB : E. Unit. 2022/NO. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. PMK No. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah. keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang. Sistim pembukuan yang lengkap. 1. 59/PMK. Penyusunan laporan keuangan SKPD. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda. Dengan adanya akuntansi pemerintahan, maka setiap keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui bahwa kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK adalah: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektiitas Sistem Pengendalian Intern. 1 Pengertian akuntansi pemerintahan Revrisond Baswir (2000;7) megemukakan pengertian akuntansi pemerintahan sebagai berikut : “Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Sistim pembukuan tunggal adalah. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Menurut PMK No 238/PMK. pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, utang, dan ekuitas dana adalah tujuan laporan keuangan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. ABSTRAK PERATURAN. 4. Akuntansi Pendapatan PPKD 2. Perpres; dan/atau c. Akuntansi Instansi atas transaksi pendapata;n, belanja, beban, aset, kewajiban, ·. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. 3 Sistem Akuntansi untuk Distributor. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 28. 000. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. A. Untuk gaji pokok dosen juga bisa bervariasi tergantung dari tugas dan perguruan tinggi tersebut. Dalam hal Sistem Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). UMUM Akuntansi BUD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi SIMDA, mulai dari. Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. (Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 1). Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan. Basis Akuntansi Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dari sistem tersebut untuk menyediakan informasi, pengetahuan, serta produk digital. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah sistem pembukuan yang mencatat setiap kegiatan keuangan negara. · Mardiasmo (2015:14)Dampaknya, terdapat perbedaan antara sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah, mulai dari kebijakan akuntansi, jurnal dan prosedur penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pula kepada penyajian informasi dalam laporan keuangan. Dampak akhir dari perbedaan tersebut. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, AIRIN RACHMI. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Salah satu unsur dalam sistem. 1. Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah sama dengan bidang akuntansi lainnya, perbedaan terletak pada obyek yang dipelajarinya. 05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; b. Dalam akuntansi dikenal adanya dua basis yaitu basis kas dan basis akrual.